Pengetatan Impor Rugikan Industri Baja Hilir
Jakarta – Pengetatan impor baja dinilai merugikan industri baja hilir. Sebab, setelah hal itu diberlakukan, industri baja hilir kesulitan mendapatkan bahan baku murah.
Pengetatan impor baja diatur dalam Permendag 82/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Berdasarkan data Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA), hingga 9 Januari 2017, impor dari Tiongkok di pelabuhan Tanjung Priok untuk H-beam hanya 10.413 metrik ton dan baja canai panas (hot rolled coil/HRC) 5.083 metrik ton.
Ketua Asosiasi Produsen Baja Ringan Benny Lau mengatakan, untuk menghidupkan industri baja dalam negeri, serta menghalau impor dibutuhkan kebijakan yang bersifat jangka panjang. Selama ini, kebijakan pemerintah lebih mengarah untuk jangka pendek, sehingga dampaknya kurang maksimal.
Contohnya, dia menuturkan, pengetatan impor baja yang merugikan industri hilir, karena dipaksa menggunakan baja lokal dengan harga tak kompetitif. Imbasnya, pengusaha baja hilir menjadi enggan melanjutkan usaha.
“Saya kira jika baja lokal bisa kompetitif, tidak perlu ada impor. Tapi faktanya, harga baja lokal lebih mahal dari impor. Sebenarnya, kami juga repot dengan urusan izin importasi,” kata Benny di Jakarta, Selasa (17/1).
Benny mengatakan, maraknya impor dipicu selisih harga yang jauh antara baja lokal dan impor. Selain itu, pasokan baja lokal tak memadai. Dia mencontohkan, untuk baja ringan, bahan baku berupa baja galvanize dan galvalum lokal hanya bisa memenuhi 40-50% dari total kebutuhan. Itu sebabnya, dia menilai, jika pemerintah melonggarkan impor baja galvanize dan galvalum, industri baja ringan akan tumbuh pesat.
“Harga galvalum impor dengan bahan bakunya (CRC) lokal beda tipis, masing-masing US$ 700 per ton dan US$ 650 per ton. Jadi, kalau galvalum dibikin di sini, ongkosnya bisa US$ 800 per ton, sehingga tidak kompetitif. Di sinilah kejanggalan industri logam dalam negeri dan tidak akan bisa tumbuh sehat kalau tidak diselesakan,” kata dia.
Dia menilai, kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong perkembangan industri baja hilir. Saat ini, industri ini kesulitan mendapatkan bahan baku berharga kompetitif.
Selasa, 17 Januari 2017 | 22:17, Sumber: www.beritasatu.com
